permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah

go. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran yang telah ditetapkan adalah PA/KPA. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dalam pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sbgmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri no. pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. Menunjukkan hasil pada Tahun anggaran 2011 pemerintah sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permen. 2006. Andina Chrisnawati. Title: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Author: Indonesia. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 melalui link di bawah ini: Download PDF. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected]. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. 29 Tahun 2002 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. PERMENDAGRI No. 1 1. BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. TENTANG. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah. Judul. Pengelola Keuangan Daerah, Tugas dan Kewajibannya 30 TOPIK III PENGANTAR PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA 37 A. Rahmat Gani. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor. PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang. Adapun Ruang Lingkup keuangan daerah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) meliputi: a. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara). 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. 3 Tahun 2004). Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: T. Permendagri 13 2006 tentang. kecamatan rancasari. . didasarkan pada Permendagri No. Apa isi Permendagri No 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah? Bagaimana dampaknya bagi pemerintah daerah dan masyarakat? Temukan jawabannya dalam dokumen resmi yang disajikan oleh BPP Kemendagri dalam webinar 2020. E. Adapaun peraturan ini telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya, antara lain: PERMENDAGRI No. 24 tahun 2005. Download Free PDF View PDF. anggaran yang telah ditetapkan adalah PA/KPA. PERMENDAGRI No. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Santoso, singgih. A. 2005. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedom. 64Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara. Permendagri 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. perencanaan dan penganggaran daerah dituangkan dalam Permendagri No. Subjek. KESELARASAN DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KODE Lampiran A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri. Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada 2002 dan mengalami revisi di tahun 2004 serta tahun 2008 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat di bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan. PERATURANPEDIA. Galih Gumelar - Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua macam jabatan yang secara resmi menggunakan singkatan yang sama yaitu “PPK”. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara. 13/2006 secara garis besar terdiri dari delapan belas (18) bab dan tiga ratus tiga puluh enam (336) pasal, termasuk tiga pasal ketentuan peralihan dan tigaAbstract. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PERMENDAGRI No. 58 tahun 2005. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. a. bendahara umum daerah. Medan Merdeka Utara No. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 06. Simpan Simpan PERMENDAGRI No. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; h. Disamping Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri. 17 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1 20 xx 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1 20 xx 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket. Bookmark. 59 tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. DEPARTEMEN DAlAM NEGERI REPUBlIK INDONESIA PERATURAN. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini terdiri atas:. SUBBAG PA. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (547. • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: POROS • Koordinasi antar K/L secara terpadu a. Anang Febri Sulistyono. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. 4578 LL SETNEG : 69 HLM. Report. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 13, BN. Oleh karena itu, Belanja Hibah yang dapat dilaporkan dalam Matriks Perbandingan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 Penyusunan KUA dan PPAS A. Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku: a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Catatan Atas Laporan KeuanganPERMENDAGRI NO. Penyusunan An^aran Kas Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup imtuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang. 08 MB) Terima kasih sudah berkunjung. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mulai dari penjelasan prinsip, fungsi keuangan daerah,. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, . 75, BN. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. farah cendekianisa. PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007. ketentuan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 juncto Peraturan Mendagri 13 Tahun 2006. . Sumber file : admin@peraturanpedia. 13/2006 yang mengatur tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:3 a. 4. 8. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO 77 TAHUN 2020 DIR. Andina Chrisnawati. Pasal3 Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi. 20 20. Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 10-A dan pasal 11 ayat (5) disebutkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, PA/KPA yang. Peraturan Bupati. Peraturan Menteri Dalam. MH. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. 09 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengawasan Daerah. PERMENDAGRI 13 Tahun 2006. (2) Setiap SKPD yang. • pp 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. BN = Berita Negara. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Leave a Reply Cancel reply. Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Submit Search. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dalam implementasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi. Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 Tentang Permendagri Tentang Pedoman. 448 . Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 2005 No. GAMBARAN FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TELAH DIRUBAH DENGAN Permendagri no 59 tahun. 1. Peraturan Pemerintah No. Judul. Semoga informasi ini bermanfaat. Pada Tahun 2007, terbit Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas. 13 Tahun 2006) yang memuat secara komprehensif pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselaraskan dengan pengelolaan keuangan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 20. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui. Perangkat Desa tahun 2019 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah baik berupa uang maupun barang/jasa termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006, semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sc. PERMENDAGRI 13 Tahun 2006. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Download: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 PDF. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. Dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, ditegaskan lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. go. keuangan daerah dalam Permendagri No. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; danPermendagri no 13_thn_2006_ 1. ,M. Daerah (Permendagri No. Tahun. 20 20. go. 5 Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Raper KDH. 13 Tahun 2006. BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 1. Download Free PDF View PDF. U. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan,. 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lampiran PERMENDAGRI No. Permendagri No. Tidak Berlaku. Definisi tersebut diatas mencerminkan bahwa berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah berarti kita sedang membahas kedudukan dan kewenangan dari orang-orang yang menangani keuangan daerah. Pemberlakuan akuntansi ini akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. ttg Pemerintahan Daerah PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 18/016. docx. A.